Demokrat Dorong Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman

POLITIKAL.ID - Fraksi Partai Demokrat mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perampasan Aset. 

Desakan itu disampaikan langsung oleh anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, sebagai respons atas gelombang demonstrasi publik yang menuntut ketegasan negara dalam pemberantasan korupsi.

Benny menilai, jika pemerintah benar-benar memiliki komitmen terhadap agenda antikorupsi, maka tidak ada alasan untuk menunda penerbitan Perppu tersebut. 

Ia bahkan meyakini bahwa mayoritas fraksi di DPR akan memberikan dukungan penuh, mengingat konfigurasi parlemen saat ini cenderung solid mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau presiden memang serius, ya, bikin Perppu. Apakah akan didukung oleh dewan, saya yakin akan didukung, karena mayoritas DPR ini mendukung presiden Prabowo," kata Benny di kompleks parlemen, Selasa (2/9).

Benny mengatakan fraksinya telah mendorong agar DPR dan pemerintah segera membahas RUU tersebut sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Namun, hingga akhir jabatannya, tak ada keseriusan dari pemerintah maupun fraksi lain di DPR kala itu.

"Tapi kalian tahu semua kan, itu enggak tercapai karena hanya kami yang mendukung itu. Yang lain ya enggak," katanya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi bersama para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara Jakarta, pada Senin (1/9/2025).

Dalam pertemuan itu, Prabowo mendengarkan aspirasi para tokoh lintas agama. Salah satunya terkait rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty yang turut hadir dalam pertemuan itu menyebut pertemuan berlangsung dalam suasana guyub dan penuh keterbukaan. 

Menurut Jacky, Presiden menanggapi langsung berbagai masukan, termasuk menjanjikan komitmen memperjuangkan RUU perampasan Aset bersama DPR.

“Presiden berjanji untuk undang-undang perampasan aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu,” tegasnya.

(*)