Program sekolah gratis yang dicanangkan Pemerintah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan serius. Meskipun pemerintah telah menjamin distribusi buku pelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri, dugaan pungutan liar (pungli) masih ditemukan di sejumlah sekolah.
Selengkapnya
Persoalan sampah kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Anggota Komisi III Maswedi menegaskan perlunya penambahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di sejumlah titik, menyusul maraknya kebiasaan warga membuang sampah sembarangan terutama ke aliran sungai.
Selengkapnya
Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Samarinda dari 6,2 persen menjadi 5,9 persen menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satu tahun terakhir menjadi sinyal positif bagi dunia ketenagakerjaan.
Selengkapnya.jpg)
Minimnya infrastruktur pendidikan tingkat menengah pertama di Kecamatan Samarinda Seberang menjadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda.
Selengkapnya
Partai‑partai politik peraih kursi di DPRD Samarinda kembali mengajukan permintaan kenaikan bantuan keuangan dari Pemkot Samarinda. Nilai hibah yang kini ditetapkan Rp5.595 per suara dinilai tak lagi menutup kebutuhan operasional, sehingga mereka mendorong kenaikan ke kisaran Rp9.000–Rp10.000 per suara.
Selengkapnya
Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menata Pasar Segiri dinilai tidak sekadar pembenahan infrastruktur, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menekan pertumbuhan kawasan kumuh di pusat kota.
Selengkapnya
Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran terhadap NR (4), balita disabilitas yang sempat diasuh di Yayasan FJDK, terus menyedot perhatian publik.
Selengkapnya
Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Kalimantan Timur, dengan tiga wilayah besar Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara mencatatkan angka kasus tertinggi di provinsi ini. Sebagai penyakit menular yang dapat menimbulkan dampak fatal jika tidak ditangani dengan baik, TBC memerlukan perhatian khusus dan penanganan serius dari berbagai pihak. Menyikapi kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan upaya penanganan.
Selengkapnya