Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengancam negara anggota BRICS. Dalam unggahannya di platform media sosial Truth Social pada Minggu malam (6/7 waktu setempat), Trump menegaskan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap seluruh negara anggota BRICS yang dinilainya mendukung kebijakan anti-Amerika.
Selengkapnya
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras terbukti melanggar standar mutu dan ketentuan distribusi. Kasus ini kini telah diserahkan ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Selengkapnya
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam serius gugatan perdata senilai lebih dari Rp364 miliar yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) terhadap Prof. Basuki Wasis dan Prof. Bambang Hero Saharjo dari IPB.
Selengkapnya, Budi Prasetyo.jpeg)
Kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut kemungkinan masih akan berkembang. Hal ini sebagaimana disampaikan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo.
Selengkapnya.jpg)
Sebanyak 100 Sekolah Rakyat siap diluncurkan pada 14 Juli mendatang. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sekolah rakyat yang akan diluncurkan itu akan menampung 9.700 siswa. Gus Ipul mengatakan pembelajaran pertama akan dimulai dengan orientasi pengenalan guru dan siswa.
Selengkapnya yakni PT PLN Nusantara Power (PLN NP).jpeg)
Ade Armando ditunjuk sebagai komisaris anak perusahaan PT PLN (Persero) yakni PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Kabar ini dibenarkan Ade Armando. Ia mengatakan serah terima jabatan dilakukan pada Kamis, (4/7/2025) di Kantor PLN NP. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan, dirinya dihubungi oleh PLN NP pada Rabu, sebelum acara serah terima jabatan pada Kamis.
Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan 24 nama calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara sahabat maupun organisasi internasional. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-22 masa sidang III tahun 2024–2025, yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Selengkapnya
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan pemerintah sudah menyiapkan antisipasi untuk mencegah badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah ini dilakukan di tengah melemahnya sektor industri di Indonesia pada bulan Juni 2025.
Selengkapnya