Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia (PSAWI) Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Tahun 2025 di Samarinda, Sabtu (26/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran pengurus cabang olahraga tersebut untuk melakukan evaluasi, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah strategis menghadapi berbagai agenda ke depan.
Selengkapnya.jpeg)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) masih terus menangani kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kalimantan Timur. Setelah melalui serangkaian proses penyidikan panjang, perkara ini kini resmi memasuki tahap penelitian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Selengkapnya.jpeg)
Dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Madrasah Darussalam Samarinda yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim jadi sorotan. Pada Kamis 23, Oktober 2025, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur kembali menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Dalam tuntutannnya, mereka meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam pembangunan gedung madrasah ini.
Selengkapnya
Proyek pembangunan jalan penghubung Tering–Ujoh Bilang yang menjadi urat nadi transportasi antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Meski menelan anggaran besar, dua dari empat segmen pekerjaan dinilai berjalan lamban dan berpotensi tidak rampung sesuai tenggat waktu kontrak.
Selengkapnya
Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur (Karantina Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melepas ekspor tiga komoditas unggulan daerah dengan nilai total mencapai Rp5,4 miliar, Selasa (22/10/2025).
SelengkapnyaNama Abdul Giaz, anggota DPRD Kalimantan Timur dari Partai NasDem, kembali menjadi sorotan publik setelah laporan dugaan pelanggaran etik kembali dilayangkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim. Laporan ini disebut masih berkaitan dugaan pelanggaran etik berkaitan dengan ucapan Abdul Giaz tentang ‘orang luar Kaltim’ yang viral dan menuai banyak sorotan beberapa waktu sebelumnya.
Selengkapnya
Pemerintah pusat memastikan tidak ada pemangkasan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2026. Kepastian ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.
Selengkapnya
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim memeriksa anggota DPRD Kaltim AG terkait dugaan pelanggaran etik akibat unggahannya di media sosial yang diduga mengandung unsur SARA. Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung D, Rabu (15/10/2025) sore.
Selengkapnya