 turun melakukan tinjauan ke lokasi longsor di kawasan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga.jpeg)
Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) turun melakukan tinjauan ke lokasi longsor di kawasan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, yang berada dalam wilayah operasional PT Indomining pada Selasa (24/6/2025). Tinjauan ini dilakukan bersama Dinas ESDM Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selengkapnya
Insiden kebakaran yang melanda ruang sab kabel di Hotel Atlet Samarinda memantik perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur ( DPRD Kaltim). Peristiwa itu dianggap bukan sekadar musibah teknis semata, melainkan alarm keras atas lemahnya sistem pengamanan dan perawatan gedung-gedung milik pemerintah provinsi.
Selengkapnya
DPRD Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam pelaksanaan Program Sekolah Garuda agar tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek atau bersifat elitis.
Selengkapnya
Bencana longsor yang melanda Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, menjadi alarm keras bagi DPRD Kalimantan Timur terhadap lemahnya tata kelola ruang dan pengawasan aktivitas pertambangan di daerah rawan bencana.
Selengkapnya
Ancaman narkotika di Kalimantan Timur tak hanya membutuhkan operasi lapangan, tetapi juga dukungan legislatif yang kuat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan penganggaran sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kian kompleks.
Selengkapnya
DPRD Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menyoroti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia lokal sebagai solusi utama mengatasi krisis pendidikan di wilayah pedalaman, seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Selengkapnya
Kewaspadaan terhadap potensi kemunculan kembali COVID-19 kembali digaungkan. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, mengingatkan agar semua pihak tidak terlena dengan kondisi saat ini dan segera menerapkan langkah antisipatif sebelum kasus menyebar luas.
Selengkapnya
Sorotan tajam disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur terhadap alokasi anggaran infrastruktur yang dinilai belum adil, terutama bagi daerah-daerah di kawasan hulu Kaltim seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu
Selengkapnya