POLITIKAL.ID - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan serangan brutal di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.
Dalam peristiwa tersebut, menewaskan 1 orang guru dan melukai enam orang lainnya.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan menyebutkan bahwa aksi kekerasan tersebut menunjukkan tindakan yang sangat biadab dan tidak berprikemanusiaan.
"OPM penjahat kemanusiaan ini benar-benar sangat biadab tidak berprikemanusiaan telah membunuh dan membakar hidup-hidup 6 orang guru, membakar gedung sekolah serta rumah guru," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (23/3/2025).
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kekerasan yang menimpa guru, tenaga Kesehatan (nakes), hingga warga oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Hetifah mengatakan pembunuhan tehadap guru pelanggaran hak asasi manusia.
"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).
Hetifah mendorong pemerintah pusat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Yahukimo. Hetifah mengusulkan penempatan personel tambahan di daerah rawan.
"Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," katanya.
Hetifah ingin para guru, nakes hingga masyarakat saat bekerja tak merasa khawatir. Hetifah juga mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara holistik.
"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," kata Hetifah.
"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambahnya.
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.
"Mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," kata Hetifah.
(*)
 Widiyanti Putri Wardhana.jpg)