POLITIKAL.ID - Ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah di Kalimantan Timur menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD Kaltim.
Fenomena ini dinilai sebagai pemicu utama maraknya praktik titipan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya di sekolah-sekolah yang dianggap unggulan.
Anggota Komisi IV, Damayanti menegaskan bahwa eksklusivitas sekolah-sekolah favorit hanya memperlebar jurang antara siswa yang punya akses dan mereka yang tidak.
“Kalau semua sekolah punya kualitas yang setara, orang tua tak perlu panik mencari sekolah unggulan. Titipan itu muncul karena orang tua takut anaknya tak dapat pendidikan terbaik,” ujar Damayanti, Sabtu (14/6/2025).
Menurutnya, sistem seleksi yang ideal tidak bisa berdiri sendiri tanpa perbaikan menyeluruh pada kualitas sekolah.
“Ketika semua berebut masuk ke satu-dua sekolah, tentu akan membuka celah penyimpangan. Anak-anak yang punya hak dan kemampuan malah tersingkir karena tidak punya ‘jalur khusus’,” katanya.
Komisi IV mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk segera mengambil langkah strategis. Fokus utama, kata Damayanti, adalah percepatan pemerataan pendidikan, bukan hanya penindakan atas praktik titipan.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan redistribusi tenaga pendidik, memperkuat infrastruktur sekolah, dan memperluas akses teknologi pendidikan di daerah pinggiran.
“Masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan instruksi melarang titipan. Sistemnya yang harus diubah. Anak-anak kita butuh keadilan dalam akses pendidikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Damayanti mengingatkan bahwa konstitusi menjamin hak semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Ini bukan soal siapa menitip siapa, tapi soal masa depan anak-anak kita. Sistem pendidikan harus dibangun berdasarkan keadilan dan prestasi, bukan koneksi,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap proses SPMB dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang mencederai kualitas pendidikan di Kaltim.
(Adv)
