POLITIKAL.ID - Dinas PUPR Kota Samarinda memaparkan Rencana Penanggulangan Banjir.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda pada Rabu (25/6/2025).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang hadir pada kesempatan ini menginstruksikan aksi cepat menyikapi 11-12 titik rawan genangan yang kembali muncul dalam dua bulan terakhir.
“Kita tidak boleh hanya membangun citra yang penting adalah langkah konkret. Kalau perlu, kepala daerah di belakang, dinas teknis di depan,” tegas Andi Harun.
Paparan teknis tersebut memetakan tiga fokus utama penanganan sungai, drainase kawasan, dan pengawasan lingkungan.
Titik-titik prioritas seperti Lempake, Sempaja, Loa Bakung, dan A.M Riffadin disebut akan menjadi lokasi awal intervensi bagi wilayah tanpa anggaran tahun 2025.
“Tidak ada anggaran bukan alasan untuk diam kita buka dulu alirannya, meski pakai eksavator tahun depan baru permanennya dibangun,” ujarnya.
Selain teknis, aspek lingkungan menjadi fokus utamanya Pemerintah akan menindak tegas pembukaan lahan tanpa izin yang menyebabkan sedimentasi dan memperparah banjir proses perizinan pematangan lahan pun ditangguhkan hingga revisi Perwali rampung dalam satu bulan.
Andi Harun juga menyampaikan rencana koordinasi dengan Pemkab Kutai Kartanegara untuk membangun kolam retensi di perbatasan utara guna menahan air kiriman dari luar Samarinda.
“Jika kolam retensi dibangun di wilayah Kukar, insyaallah dampaknya signifikan mengurangi beban banjir di Samarinda,” pungkasnya.
(*)
