POLITIKAL.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur berjalan sesuai standar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mempercepat perluasan dapur produksi MBG.
Saat ini dua dapur khusus sudah beroperasi di wilayah Samarinda Ulu, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Vila Tamara (Samarinda Ulu 1) dan SPPG Samarinda Ulu 2 di Jalan Juanda.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan bahwa program MBG menjadi prioritas Pemkot dalam meningkatkan kualitas gizi siswa.
“Prinsipnya, program ini masih dalam tahap pembinaan semua pihak terlibat memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan makanan. Sejauh ini belum ada laporan masalah di lapangan,” tegas Suwarso, Rabu (27/8/2025).
SPPG Samarinda Ulu 2 yang resmi beroperasi sejak 4 Agustus 2025 setiap harinya memproduksi 2.350 porsi makanan untuk empat sekolah terdekat, yaitu SD 18, SD 20, SMP 5, dan SMP 7. Jumlah tersebut ditargetkan bertahap mencapai 3.000 porsi. Distribusi dilakukan dua kali sehari dengan menggunakan mobil box tertutup agar makanan tetap higienis.
“Makanan harus sampai ke sekolah dalam waktu maksimal empat jam karena tidak menggunakan bahan pengawet. Trip pertama berangkat pukul 08.05, sedangkan trip kedua sekitar pukul 11.00,” jelasnya.
Selain menjaga ketepatan waktu, SPPG juga mencatat alergi setiap siswa sehingga menu dapat diganti sesuai kebutuhan untuk menu pun berganti setiap hari, mulai dari daging lada hitam, perkedel tahu, tumis sayur, hingga buah segar.
Terkait pendanaan, ia menyebut biaya program ditanggung Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp15 ribu per porsi. Dari jumlah itu, Rp2 ribu digunakan untuk sewa dapur.
“Untuk 2.330 porsi selama dua minggu, biaya sewanya sekitar Rp45 juta, semuanya ditanggung BGN,” ujarnya.
Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan tiga lahan untuk pembangunan dapur terpadu MBG di Tanah Merah, Panjaitan, dan jalur Stadion Palaran. Lahan tersebut telah diverifikasi BPKAD bersama Kejaksaan Negeri dan Korwil SPPG.
“Sekarang kami tinggal menunggu surat dukungan dari Wali Kota agar segera di input ke portal BPN ini dipercepat supaya pembangunan segera dimulai,” terangnya.
Selain itu, pengawasan dapur dilakukan ketat oleh Satgas MBG, Korwil SPPG, Kejaksaan Negeri, serta TNI-Polri. Tim Dinas Kesehatan juga rutin melakukan uji laboratorium terhadap makanan maupun peralatan makan.
“Semua perangkat daerah punya kewajiban mensukseskan program ini. Mulai dari ketersediaan bahan pangan segar, kebersihan, hingga pendataan siswa penerima manfaat,”ucapnya.
Kepala SPPG Samarinda Ulu 2, Thiara Chikita, menambahkan bahwa pemilihan sekolah penerima MBG ditentukan berdasarkan radius maksimal enam kilometer dari dapur untuk menjaga efisiensi distribusi.
“Pekerja di sini ada 40 orang, sementara batas maksimal dari BGN adalah 47. Jumlah ini sudah cukup karena pekerjaan bisa selesai tepat waktu,” kata Thiara.
Ia menegaskan pendanaan program di Samarinda sejauh ini berjalan lancar.
“Dana dari BGN turun tepat waktu, tidak ada kendala,” tambahnya.
(*)