Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) kembali menegaskan pentingnya percepatan pemanfaatan Jembatan Tol Balikpapan–Penajam Paser Utara, sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan menjelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
SelengkapnyaTiga hari kelangkaan BBM jenis Pertamax di Balikpapan kembali membuka luka lama soal tata kelola distribusi energi di daerah. Sebagai kota yang selama ini dijuluki "Kota Minyak", krisis ini bukan hanya soal pasokan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai satu-satunya operator utama energi nasional.
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak PT Pertamina untuk menepati janjinya membuka layanan perbaikan gratis bagi kendaraan yang rusak akibat bahan bakar minyak (BBM) bermasalah.
SelengkapnyaDPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengapresiasi inisiatif Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim dalam membangun komunikasi lintas sektor.
SelengkapnyaPemerataan akses layanan dasar menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang penyusunan RPJMD 2025–2029. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa Program Gratispol harus menyasar langsung wilayah-wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
SelengkapnyaDPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dimanfaatkan sebaik mungkin.
SelengkapnyaPersoalan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa penanganan banjir tak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas wilayah khususnya antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
SelengkapnyaDPRD Kalimantan Timur (Kaltim) turut menyoroti polemik proyek pembangunan kolam renang senilai Rp9 miliar di SMKN 2 Sangatta Utara.
Selengkapnya