DPRD Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menyoroti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia lokal sebagai solusi utama mengatasi krisis pendidikan di wilayah pedalaman, seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Selengkapnya
Dalam rangka memperkuat kesiapan anggota legislatif menghadapi tantangan pembangunan jangka menengah, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang secara khusus menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sinergi lintas lembaga.
Selengkapnya
Pelaksanaan program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru yang akan dimulai pada tahun anggaran 2025 mendapat perhatian serius dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa keberhasilan program ini hanya bisa tercapai jika ada sinergi kuat antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat.
Selengkapnya
Transparansi dan edukasi kebijakan publik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Selengkapnya
Tak sekadar menjalankan ibadah tahunan, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memaknai Iduladha 1446 H sebagai momentum untuk meneguhkan kepedulian sosial. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan kurban yang digelar di halaman Masjid Al Khair, Kantor DPRD Kaltim, Jumat (6/6), dengan menyembelih tujuh ekor sapi untuk masyarakat sekitar.
Selengkapnya
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas terhadap praktik pungutan liar di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6), Amran mengumumkan pemecatan dua pegawai Kementan.
Selengkapnya
Kritik terhadap kualitas perbaikan jalan nasional di Kalimantan Timur kembali mengemuka. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, secara terbuka menyesalkan metode tambal sulam yang masih menjadi pendekatan utama dalam pemeliharaan jalan nasional, terutama di wilayah pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp900 miliar untuk penanganan ruas jalan Barong Tongkok–Mentiwan. Proyek pembangunan ini dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2025 dan berlangsung hingga 2027.
Selengkapnya