Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo memberikan sorotannya pada program Gratispol yang digagas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji terus menjadi sorotan. Buyung menegaskan perlunya perumusan ulang kebijakan program Gratispol yang sejatinya harus menitikberatkan pada kualitas pendidikan dan transparansi penggunaan dana publik, bukan sekadar kuantitas penerima.
SelengkapnyaAmbisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menghadirkan pendidikan tinggi gratis bagi warganya melalui program Gratispol terhambat oleh persoalan mendasar yaitu, keterbatasan kewenangan daerah dan belum adanya dasar hukum yang permanen.
SelengkapnyaTransparansi dan edukasi kebijakan publik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama DPRD Kaltim tengah mendorong transformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai model pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang disorot adalah rencana alih fungsi lahan eks tambang menjadi kawasan pertanian produktif.
SelengkapnyaProgram Gratispol Kaltim Berlaku untuk Semua, Tidak Terbatas pada Lembaga Pendidikan Tertentu
Selengkapnya