Samarinda kembali mencatatkan angka tertinggi di Kaltim dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Hingga Maret 2025, tercatat sedikitnya 50 kasus terjadi di Samarinda. Hal ini lantas mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
SelengkapnyaBanyak pihak yang meyakini kepimpinan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mampu menuntaskan persoalan pendidikan.
SelengkapnyaTingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda mendapatkan kritik dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr Sri Puji Astuti.
SelengkapnyaDPRD Samarinda meminta seluruh sekolah yang ada di Kota Tepian untuk tidak memaksakan siswa atau wali murid membayar iuran perpisahan.
SelengkapnyaKonsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Samarinda Tahun 2025 turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
SelengkapnyaPemkot Samarinda didorong untuk memperhatikan kesesuaian antara pembangunan infrastruktur dan dunia pendidikan.
Selengkapnya