Anggaran Terlalu Tinggi, Pemkot Samarinda Minta Kajian Ulang Transformasi Plaza 21

WAWANCARA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun (ist)

POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana akan mengubah gedung Plaza 21 di Jalan Niaga Utara menjadi gedung parkir bertingkat.

Namun, rencana ini menghadapi kendala pada besaran anggaran yang diajukan konsultan perencana.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan terdapat dua pilihan yang diajukan konsultan.

Opsi pertama, membongkar total bangunan lama lalu membangun struktur baru tiga lantai dengan estimasi anggaran Rp 67 miliar. Sedangkan opsi kedua, mempertahankan struktur eksisting dengan penguatan di sejumlah titik penting, sehingga bangunan tetap empat plus satu lantai dengan nilai sekitar Rp 55 miliar.

Terkait hal ini, Andi Harun menegaskan bahwa pihaknya masih meminta kajian ulang terhadap dua opsi pemanfaatan bangunan tersebut, lantaran nilai anggaran yang ditawarkan masih terlalu tinggi.

Meski ada perbedaan nilai, Andi Harun menilai kedua angka tersebut masih terlalu tinggi. 

Ia membandingkan dengan rencana awal investor swasta yang pernah mengajukan transformasi Plaza 21 menjadi hotel bintang tiga dengan biaya sekitar Rp 35 miliar.

“Waktu itu investasi swasta hanya Rp 35 miliar untuk hotel dengan 119 kamar dan tiga lantai parkir. Memang berbeda karena orientasi investor menekan biaya, tapi tetap saja perbandingannya jauh,” ujar Andi Harun, pada Senin (15/9/2025) malam.

Ia juga mengingatkan agar kajian berikutnya lebih rinci, baik dari sisi kepatuhan hukum maupun aspek teknis bangunan dan menekankan pentingnya mencari opsi yang lebih efisien tanpa harus merombak keseluruhan struktur.

“Kalau bisa opsi yang dipakai itu tidak membongkar total, tapi melakukan penguatan struktur di bagian penting. Bangunan masih bisa dipakai, cukup peremajaan di luar dan dalam agar layak sebagai gedung parkir,” tegasnya.

Dalam dua minggu ke depan, Pemkot Samarinda dijadwalkan menerima paparan ulang dari konsultan. Andi Harun berharap angka yang muncul nanti lebih realistis dan sesuai kebutuhan.

“Saya ingin kajiannya mencerminkan kepatuhan aturan dan desain yang tidak harus membongkar semua. Dengan begitu, kita bisa menekan biaya pembangunan,” pungkasnya.

(*)