POLITIKAL.ID - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menanggapi isu keterlibatan Indonesia dalam misi kemanusiaan bersama beberapa negara sahabat seperti Mesir, Turki, dan Azerbaijan di wilayah konflik tersebut.
Menurut Freddy, TNI pada prinsipnya akan selalu tunduk dan siap melaksanakan instruksi yang bersumber dari keputusan politik negara.
“TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” ujar Freddy kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Freddy menegaskan bahwa segala bentuk keterlibatan TNI di luar negeri, termasuk pengiriman pasukan dalam misi kemanusiaan maupun perdamaian, hanya akan dilakukan berdasarkan keputusan politik negara. Artinya, pengerahan pasukan harus melalui tahapan resmi mulai dari persetujuan Presiden, koordinasi lintas kementerian, hingga mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Setiap keterlibatan prajurit TNI di luar negeri akan dilaksanakan sesuai mandat dan keputusan politik negara,” tegasnya.
Freddy juga menyampaikan bahwa TNI memiliki satuan-satuan khusus yang telah terlatih dan berpengalaman dalam operasi internasional, baik dalam konteks misi perdamaian PBB (peacekeeping mission) maupun operasi kemanusiaan internasional.
“Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, serta kemampuan operasional di berbagai medan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Freddy menjelaskan bahwa komunikasi antara TNI dengan Presiden Prabowo Subianto berjalan intensif dan terarah. Setiap rencana strategis terkait pengerahan pasukan selalu dibahas secara lintas kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
“Pembahasan dilakukan untuk memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip non-blok yang kita anut,” kata Freddy.
Ia menambahkan, jumlah dan komposisi pasukan yang akan diberangkatkan masih dalam tahap pembahasan teknis.
“Prinsipnya, TNI siap menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari PBB, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kemampuan, dan mandat operasi,” jelasnya.
Menurut Freddy, pasukan yang kemungkinan dikirim merupakan satuan gabungan dari tiga matra TNI (Darat, Laut, dan Udara), dengan keahlian yang beragam.
“Mulai dari zeni konstruksi, dukungan kesehatan lapangan, rehabilitasi psikologis, logistik, hingga satuan pengamanan. Semua aspek kemampuan disesuaikan dengan karakter misi yang akan dijalankan,” tambahnya.
Sementara itu, pengiriman alat utama sistem senjata (alutsista), kendaraan taktis (rantis), maupun kendaraan tempur (ranpur) akan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah penugasan. Hal ini, lanjut Freddy, demi memastikan efektivitas operasi tanpa membebani logistik misi internasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN-Amerika Serikat (AS) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10/2025), menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza.
Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam misi stabilisasi multinasional, termasuk mengirimkan pasukan perdamaian jika dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
“Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar,” ujar Prabowo dalam pernyataannya yang dirilis oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Presiden juga menyoroti krisis kemanusiaan di Palestina yang telah menelan banyak korban jiwa, terutama di Jalur Gaza. Menurutnya, dunia membutuhkan keberanian moral dan tindakan nyata untuk memulihkan perdamaian.
“Indonesia siap mengambil bagian dalam upaya kemanusiaan dan rekonstruksi, demi terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah,” tegasnya.
Wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza mendapat sambutan positif dari masyarakat dan komunitas internasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara kontributor aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB, dengan ribuan prajurit yang telah bertugas di berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan.
Dengan kesiapan TNI yang profesional dan terlatih, pengiriman pasukan ke Gaza diyakini dapat memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“TNI selalu siap di garda depan untuk misi kemanusiaan. Namun, semua langkah tetap harus sejalan dengan keputusan politik negara dan semangat diplomasi damai yang menjadi identitas Indonesia,” tutup Freddy.
Jika rencana ini terealisasi, kehadiran pasukan Indonesia di Gaza akan menandai komitmen konkret Jakarta dalam menjaga perdamaian dunia, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang aktif berperan di kancah global.
(Redaksi)
 Kota Samarinda, Desy Damayanti.jpeg)
.jpeg)
 Kota Samarinda, Ismed Kusasih (tim redaksi).jpeg)