.jpeg)
POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota Samarinda memastikan Program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan.
Diketahui program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan.
Untuk merealisasikan ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa setiap anak yang masuk Sekolah Rakyat memang harus berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi.
“Ini bukan soal sekadar angka kemiskinan di atas kertas kami ingin memastikan bahwa setiap anak yang masuk Sekolah Rakyat memang berasal dari keluarga yang berjuang setiap hari,” tegas Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Tidak ingin terjebak pada data makro semata, Pemkot Samarinda memilih jalan yang lebih melelahkan memverifikasi langsung ke lapangan.
Ia mengatakan survei door to door telah dilakukan selama setahun penuh melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk memeriksa data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami tidak ingin bantuan pendidikan justru dinikmati oleh mereka yang sebenarnya mampu. Karena itu, semua proses seleksi dilakukan berlapis,” ungkapnya.
Program Sekolah Rakyat di Samarinda akan memulai angkatan perdana dengan 100 siswa dari keluarga miskin ekstrem.
Namun yang membedakan inisiatif ini adalah perhatian pada pemerataan setiap kecamatan di Samarinda diwajibkan mendapat perwakilan siswa agar keadilan akses bisa terwujud.
“Saya beri arahan tegas ini sekolah untuk orang miskin. Jangan sampai hanya kecamatan tertentu yang terwakili walaupun ada kekurangan di gelombang pertama, kita siap evaluasi,” ungkapnya.
Di balik proses seleksi yang ketat pembangunan fisik sekolah juga terus dikebut lokasi sudah disetujui di kawasan Stadion Palaran, dengan cadangan lahan 6,77 hektare yang kini menunggu hasil pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami tidak mau asal jalan setiap minggu Disdikbud saya minta laporan dan berkoordinasi dengan Kemensos kami pastikan tata kelola sejak awal sesuai standar pusat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan soal ketidaktepatan sasaran yang pernah terjadi dalam bantuan sosial sebelumnya pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi Pemkot dalam memverifikasi ulang data.
“Bantuan yang salah sasaran bukan hanya merugikan negara tapi melukai rasa keadilan masyarakat sekolah Rakyat adalah harapan dan harapan harus diberikan kepada yang benar-benar berhak,” pungkasnya.
(tim redaksi/*)
