POLITIKAL.ID - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Keuangan pada Kamis pagi (23/10). Kedatangan Simon ke Gedung Djuanda, kompleks Kemenkeu, berlangsung sekitar pukul 09.46 WIB dan langsung menarik perhatian awak media yang telah menunggu di lobi utama.
Simon yang mengenakan setelan formal tampak enggan memberikan komentar kepada wartawan. Ia hanya mengacungkan jempol sambil tersenyum singkat, tanpa menjelaskan maksud kedatangannya. Spekulasi pun bermunculan mengenai agenda pertemuan tersebut, mengingat hubungan antara Pertamina dan Kementerian Keuangan belakangan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait proyek pembangunan kilang minyak nasional.
Sekitar 45 menit setelah Simon tiba, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyusul ke lokasi. Saat ditanya oleh wartawan mengenai topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti.
"Saya enggak tahu, mungkin mau bahas... Dia mau lapor kondisi Pertamina kali ya, mungkin juga mau menunjukkan bahwa dia serius membangun kilang yang waktu di DPR dikritik," ujar Purbaya sambil berjalan menuju ruang pertemuan.
Pernyataan Purbaya merujuk pada momen sebelumnya di DPR, di mana ia sempat melontarkan kritik tajam terhadap lambannya progres pembangunan kilang oleh Pertamina. Proyek kilang, yang merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri, telah lama menjadi sorotan karena berbagai kendala teknis dan finansial.
Purbaya menambahkan bahwa dirinya akan melihat terlebih dahulu bagaimana jalannya pertemuan tersebut. Ia menyiratkan harapan bahwa semangat dari pihak Pertamina semakin membaik dalam menanggapi kritik dan tantangan yang ada.
"Ga apa-apa. Kita lihat saja bagaimana perkembangan. Saya pikir mereka semangat semakin bagus," tuturnya.
Kunjungan ini dinilai penting karena bisa menjadi titik balik dalam komunikasi antara BUMN energi terbesar di Indonesia dan otoritas fiskal negara. Jika benar Simon datang untuk melaporkan kondisi terkini dan menunjukkan keseriusan dalam pembangunan kilang, maka hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi kelanjutan proyek yang selama ini dinilai stagnan.
Pertemuan antara Simon dan Purbaya juga dinilai strategis dalam konteks penguatan sinergi antara sektor energi dan keuangan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga minyak, transisi energi, dan tekanan fiskal akibat subsidi energi.
Purbaya Kritik Pertamina
Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya kepada PT Pertamina (Persero), perihal persoalan pembangunan kilang. Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah ini tak memiliki kilang baru, sebagai cara Indonesia memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
Purbaya menjabarkan, bahwa sampai sekarang Indonesia tidak memiliki kilang baru. Padahal, di tahun 2018, ia sempat meminta Pertamina untuk membangun kilang baru.
"Mereka (Pertamina) janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang kan tidak ada satu pun. Jadi bapak (Komisi XI DPR) tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol,"
"Karena kita rugi besar. Kita impor dari mana dari Singapura minyak dan produk-produk minyaknya," tegas Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, dikutip Kamis (2/10/2025).
Dengan begitu, secara tegas ia mengatakan akan memantau proyek-proyek yang dijalankan dan diusulkan Pertamina. Jika tidak, ia mengancam akan memangkas anggaran perusahaan.
"Kalau nggak kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja Dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya bikin masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun," tegas Purbaya.
Ia menekankan, bukan karena Indonesia tidak bisa membangun kilang. Namun, Purbaya menilai Pertamina malas-malasan dalam pengembangan proyek tersebut. Bahkan, ia pernah memberikan tawaran kepada Pertamina untuk tidak membangun kilang lantaran ada investor dari China yang berminat membangun kilang di Indonesia dengan.
Nanti, setelah 30 tahun, Pertamina yang akan memiliki kilang tersebut secara gratis. "Pertamina bilang: kami keberatan dengan usul tersebut, karena kami sudah overcapacity. Waktu itu saya kaget, overcapacity apa? Kami sudah berencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan. Tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan," ungkap Purbaya.
Atas hal itu, ia meminta kepada DPR RI untuk ikut mengontrol Pertamina, supaya Indonesia bisa mengurangi subsidi. Dan dengan adanya kilang, harga produk BBM bisa lebih murah dan tepat sasaran.
"Jadi, untuk subsidi gimana nature-nya? Subsidi sebetulnya, kalau bisa nggak subsidi, gak subsidi. Cuman karena ekonomi pertumbuhannya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahteralah ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," tanda Purbaya.
(*)
