Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluncurkan gebrakan layanan kesehatan gratis dan bermutu bertajuk GratisPol 2(GP-2). Langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk meniadakan kesenjangan pelayanan kesehatan antara kota dan pelosok.
SelengkapnyaAmbisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menghadirkan pendidikan tinggi gratis bagi warganya melalui program Gratispol terhambat oleh persoalan mendasar yaitu, keterbatasan kewenangan daerah dan belum adanya dasar hukum yang permanen.
SelengkapnyaAnggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengkritik keras absennya pejabat tinggi Pemprov Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, Kamis (12/6/2025).
SelengkapnyaTransparansi dan edukasi kebijakan publik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
SelengkapnyaKondisi infrastruktur pengendalian banjir yang dinilai belum memadai menjadi sorotan utama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, saat meninjau langsung lokasi banjir di kawasan Bengkuring, Samarinda.
SelengkapnyaDPRD Kaltim Bersama Pemprov Katim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.
SelengkapnyaKeberadaan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur yang tersebar di berbagai kabupaten/kota mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kaltim. Bukan hanya jumlahnya yang fantastis, namun juga karena minimnya optimalisasi dan transparansi dalam pengelolaannya.
SelengkapnyaProgram Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat ternyata belum sepenuhnya jelas di tingkat daerah.
Selengkapnya