POLITIKAL.ID - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Gerindra, Makmur HAPK, melontarkan kritik keras terhadap absennya pejabat tinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim yang digelar Kamis (12/6/2025).
Paripurna tersebut membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, forum yang dinilai krusial dalam kerangka akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Makmur menilai ketidakhadiran Gubernur, Wakil Gubernur, bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) dalam rapat penting ini sebagai indikasi melemahnya komitmen eksekutif dalam menjalin sinergi dengan legislatif.
“Sekarang ini pejabat lengkap, tapi yang hadir hanya staf ahli. Dulu, kalau gubernur berhalangan, masih ada sekda atau asisten yang hadir. Ini kok makin menurun,” ujar Makmur dalam forum tersebut.
. Ketidakhadiran pimpinan utama Pemprov, menurutnya, bukan hanya bentuk pengabaian prosedur formal, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sikap tidak menghargai fungsi pengawasan yang diemban legislatif.
“Saya bukan tidak menghargai staf ahli. Tapi ini rapat penting, bukan acara biasa. Ini menyangkut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah,” tegasnya.
Makmur juga mengingatkan bahwa DPRD bukan sekadar forum seremonial, melainkan mitra strategis yang memiliki kewenangan dalam menyetujui dan mengawasi anggaran
Kritik tersebut kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia menyatakan bahwa masukan Makmur menjadi catatan penting bagi lembaganya, dan akan ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pihak Pemerintah Provinsi dan tim protokoler.
“Masukan Pak Makmur ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut,” ucap Ekti singkat.
Rapat paripurna tersebut diketahui dihadiri oleh 31 anggota DPRD Kaltim. Namun tidak tampak satu pun pimpinan utama dari eksekutif provinsi. Kehadiran hanya diwakili staf ahli Gubernur.
Ia meminta pimpinan DPRD untuk bersikap lebih tegas dalam menjaga marwah lembaga dan mendorong agar Pemprov menunjukkan keseriusan dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk forum pertanggungjawaban seperti paripurna.
“Jangan sampai kita dianggap tidak penting. Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, akan menimbulkan jarak antara eksekutif dan legislatif. Padahal kita semua bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya.
(Adv)
