Koalisi Masyarakat Sipil Tekankan Batas Harta Koruptor yang Boleh Dirampas dalam RUU Perampasan Aset

Koalisi Masyarakat Sipil kembali menyuarakan sejumlah catatan penting dalam pembahasan Rancangan Undang‑Undang (RUU) Perampasan Aset. Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Auriga Nusantara, Institute for Criminal Justice Reform, IM57+Institute, Kaoem Telapak, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Dikebut, DPR dan Pemerintah Targetkan Rampung 2025

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan  menyampaikan, pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk segera menyelesaikan proses pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2025. Hal ini ia sampaikan usai memimpin rapat kerja evaluasi Prolegnas Prioritas 2025, Rabu (9/9).

DPR Janji Bahas RUU Perampasan Aset, Tapi Tunggu RKUHAP Rampung

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Dasco saat audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025).

DPR Bakal Bahas RUU Perampasan Aset, Tapi Tunggu RUU KUHAP Disahkan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan komitmennya dalam membahas RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan RUU Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP disahkan. "Bukan tarik-ulur. Ini kan ada menunggu KUHAP. KUHAP ini kan intinya dari hukum pidana itu. Jadi kita tunggu ini selesai KUHAP, ada dua yang antri tuh, Perampasan Aset, sama RUU Kepolisian," kata Adies kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

Berantas Korupsi, Prabowo Dukung Percepatan Pembahasan UU RUU Perampasan Aset