Dugaan pencemaran lingkungan oleh PT MPI Cipta Graha Vactory di Kecamatan Kaubun, Kutai Timur, memantik reaksi serius dari Komisi I DPRD Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Kamis (15/5), anggota Komisi I menuntut perusahaan memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan serta membangun kepercayaan masyarakat secara terbuka.
SelengkapnyaDalam upaya memastikan kelancaran seluruhKomisi I dan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi pemerintah, perwakilan warga Simpang Pasir, serta tim kuasa hukum, Rabu (30/4/2025), di Gedung E Kantor DPRD Kaltim.
SelengkapnyaPenerapan Kurikulum Merdeka di Kalimantan Timur dinilai membuka peluang bagi sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif.
SelengkapnyaMeski mengantongi izin resmi, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Bumi Menjangan Lestari (BML) di Kecamatan Sebulu dan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tetap mendapat sorotan tajam dari Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
SelengkapnyaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Salehuddin, mendorong agar jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
SelengkapnyaMenurut, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin agar skripsi diganti dengan tugas akhir berbentuk jurnal ilmiah.
SelengkapnyaGuna mewujudkan pemerataan pendidikan inklusif, DPRD Kaltim mendorong Pemprov Kaltim untuk mengambil langkah strategis, termasuk mengalokasikan anggaran yang memadai .
SelengkapnyaSalah satu upaya peningkatan ekonomi dan kesejateraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan aset-aset pemda yang terbengkalai di Provinsi Kalimantan Timur.
Selengkapnya