POLITIKAL.ID - Wali Kota Andi Harun terus menujukkan komitmennya dalam menangani masalah banjir di Kota Samarinda dengan kolaborasi lintas daerah dan kementerian.
Hal ini diungkapkan Andi Harun saat ditemui usai rapat koordinasi bersama jajaran DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025).
“Progresnya masih berjalan. Tadi juga kami diskusikan dengan teman-teman DPRD, dan alhamdulillah ada perkembangan baru,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, salah satu kabar positif datang dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah tetangga itu menyatakan kesediaannya untuk ikut membangun kolam retensi di wilayah perbatasan Kukar–Samarinda, tepatnya di sekitar kawasan setelah Bandara APT Pranoto.
“Perwakilan DPRD Kota Samarinda sempat bertemu dengan Pak Bupati Kukar dan disampaikan bahwa Kukar bersedia membangun kolam retensi di daerah perbatasan. Ini kabar baik karena kita berbagi tanggung jawab dalam pengendalian banjir,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkot Samarinda telah menyampaikan berbagai usulan strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Semua proposal tersebut berfokus pada upaya pengendalian banjir dan peningkatan infrastruktur drainase kota.
“Kemarin kami masih ke Pak Menteri PU, dan semua usulan yang kami ajukan ke Pak Menteri itu 100 persen untuk upaya pengendalian banjir,” ungkapnya.
Salah satu usulan besar yang diajukan adalah pembangunan sistem site file di kawasan Sungai Karangmumus. Proyek ini, kata Andi, masih membutuhkan anggaran besar sekitar Rp900 miliar.
Selain itu, Pemkot juga menilai perlu ada penambahan belasan pompa air, pembangunan rumah pompa baru, serta pembuatan beberapa kolam retensi tambahan untuk memperkuat sistem Karangmumus yang menjadi salah satu jalur air utama di Samarinda.
“Kita membutuhkan belasan pompa air, rumah pompa dan beberapa kolam retensi lagi di daerah sistem Karangmumus. Itu semua penting untuk mempercepat aliran air dan mencegah genangan,” ujarnya.
Dalam upaya lebih luas, pemerintah juga mendorong optimalisasi dua waduk utama di Samarinda, yakni Waduk Lempake dan Waduk Benanga. Menurut Andi Harun, peningkatan kapasitas tampung air di dua waduk ini menjadi kunci untuk mengurangi beban aliran air di tengah kota.
“Kami mengusulkan agar optimalisasi tampungan air di Waduk Lempake dan Benanga ditingkatkan. Ini penting agar kapasitas tampungnya makin besar, dan risiko limpasan air bisa ditekan,” tuturnya.
Proyek optimalisasi dua waduk tersebut berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Sementara itu, program penanganan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih berjalan secara paralel.
“Pemerintah pusat melalui BWS-nya juga melakukan penanganan, pemerintah provinsi juga alhamdulillah berjalan, begitu pula dengan pemerintah kota. Mudah-mudahan semua circle bekerja sesuai porsi masing-masing,” tuturnya.
Meski berbagai program tengah berjalan, Andi Harun tak menampik bahwa banjir masih menjadi peristiwa yang kerap berulang di beberapa wilayah Samarinda. Ia menyebut, intensitas hujan yang turun dalam beberapa waktu terakhir berada di luar prediksi normal atau bersifat anomali.
“Kami dapat laporan curah hujan kemarin mencapai 193 mililiter per detik. Ini jauh lebih besar dibandingkan peristiwa Februari dan Maret lalu yang hanya sekitar 180 mililiter per detik. Jadi memang kondisinya ekstrem,” ucapnya.
Andi Harun juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Samarinda atas belum tuntasnya proyek-proyek pengendalian banjir di sejumlah titik.
“Saya harus minta maaf lagi, atas belum selesainya kegiatan penanggulangan banjir. Tapi satu hal yang kami pastikan, kami terus bergerak, terus melakukan kegiatan, dan tidak akan pernah berhenti terhadap prioritas ini,” tegas Andi Harun.
Lebih lanjut, Ia Harun juga menyinggung soal potensi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung penyelesaian proyek banjir di Samarinda.
Menurutnya, hingga saat ini APBD provinsi masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia berharap Pemprov tetap memberikan dukungan sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kita tentu berharap begitu. Kalau pemimpin sebelumnya, bantuan keuangan itu ada. Bahkan bukan cuma bantuan keuangan, tapi juga kegiatan yang dilakukan PUPR Provinsi, khususnya di bidang sumber daya air, selalu ada dan sangat kami apresiasi,” katanya.
Ia menegaskan, kerja sama antara berbagai tingkatan pemerintahan pusat, provinsi, dan kota merupakan kunci dalam menuntaskan masalah banjir Samarinda yang sudah berlangsung menahun.
“Tidak mungkin hanya satu level pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Semua harus berkolaborasi karena sistem air kita saling terhubung. Tanpa sinergi, kita akan terus berputar di persoalan yang sama,” ujarnya.
(*)
