POLITIKAL.ID - DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat realisasi bantuan anggaran Rp500 miliar dari Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan di provinsi Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa peran legislatif daerah saat ini bergeser menjadi pengawas aktif, terutama setelah pemerintah pusat mengambil alih penuh pengadaan di sektor pertanian.
“Kami tidak lagi menganggarkan melalui APBD untuk sektor pertanian, karena kini ditangani langsung oleh pusat. Tapi kami akan pastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan sesuai sasaran dan tidak menyimpang,” ujar Hasanuddin usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan di Auditorium Makodam VI/Mulawarman, Kamis (8/5/2025).
Hasanuddin yang akrab disapa Hamas menilai, program senilai setengah triliun rupiah itu adalah momentum penting bagi Kalimantan Timur untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, terutama dengan masuknya wilayah ini sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, percepatan pencetakan sawah, penyediaan pupuk, dan rehabilitasi irigasi harus dilaksanakan dengan pendekatan tepat guna dan tepat sasaran. DPRD, kata dia, akan bersinergi dengan instansi terkait di daerah untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan penumpukan anggaran yang mubazir.
“Ini bukan hanya proyek fisik, tapi menyangkut nasib petani dan masa depan pangan kita. Maka pengawasan melekat akan kami lakukan, termasuk melalui reses dan kunjungan lapangan,” tegasnya.
Hasanuddin juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota proaktif dalam menyiapkan data dan mendampingi pelaksanaan program bantuan pusat ini.
“Data penerima pupuk subsidi, lokasi lahan potensial, hingga kondisi irigasi harus sudah clear. Jangan sampai program besar ini tersendat di administrasi atau miskomunikasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, Kaltim disebut membutuhkan total anggaran sekitar Rp700 miliar untuk mencapai swasembada pangan. Dari jumlah itu, Kementerian Pertanian menyatakan siap mengucurkan Rp500 miliar sebagai tahap awal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
(Adv)
