.jpeg)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2026 telah dikunci pada angka Rp21,3 triliun. Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud. Namun demikian, ia menyatakan adanya potensi perubahan anggaran yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
SelengkapnyaKetua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, bersama empat anggota legislatif yakni Sarkowi V Zahry, Apansyah, Subandi, dan Abdul Giaz turun langsung ke hadapan massa demonstrasi Namun kehadiran para legislatif ini disambut dengan sorakan dari ribuan peserta aksi yang sejak pagi telah memadati area gedung dewan.
Selengkapnya
Ribuan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) memadati depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda pada Senin (1/9/2025) Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah anggota dewan lainnya, menemui massa aksi.
Selengkapnya
Rentetan insiden ponton yang menabrak struktur Jembatan Mahakam mendorong DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk bertindak. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengusulkan pembentukan badan khusus pengelola lintas air sebagai upaya jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Selengkapnya
Setelah melalui proses hukum yang berlarut hingga ke tingkat Mahkamah Agung, polemik lokasi SMAN 10 Samarinda akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim, menyatakan komitmennya untuk mengembalikan sekolah tersebut ke Kampus A di Jalan HAMM Rifaddin, Samarinda Seberang.
Selengkapnya
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyerukan pentingnya akselerasi program swasembada pangan sebagai upaya strategis menyongsong kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selengkapnya
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya pendekatan khusus dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di provinsi ini.
Selengkapnya
DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat realisasi bantuan anggaran Rp500 miliar dari Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan di provinsi Kaltim.
Selengkapnya