POLITIKAL.ID - Sikap PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disambut positif Partai Gerindra.
Politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sikap PDIP telah disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan dengannya.
"Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya," kata Muzani.
Muzani yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu mengucapkan terima kasih atas sikap PDIP.
"Dan itu kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai ketua PDI Perjuangan," katanya.
Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi menyatakan sikap partai yang mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Megawati di hadapan ribuan kader dalam acara penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Sabtu (2/8/2025).
Dijelaskan, secara tegas bahwa posisi PDIP sebagai partai politik tidak berada di jalur oposisi, melainkan sebagai penyeimbang.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati dalam pidatonya.
Lebih lanjut dikatakan, PDIP akan mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo yang memihak rakyat. Namun, PDIP akan bersikap kritis apabila ada kebijakan yang dirasa menyimpang dari nilai Pancasila dan hukum yang berlaku.
Megawati menegaskan kembali peran PDIP bukanlah oposisi maupun koalisi, tetapi sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional. Dia tidak ingin ada kebijakan yang keluar dari jalur konstitusi dan tidak berpihak pada rakyat. “Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegasnya.
Selain itu, kesalahpahaman yang terjadi dalam demokrasi Indonesia turut menjadi sorotan dalam pidato ketum PDIP. Megawati mengatakan, sistem presidensial tidak mengenal oposisi dan koalisi seperti pada sistem parlementer.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” jelasnya.
(*)
..jpeg)
.jpeg)
