Status Jalan Nasional Jadi Kendala,Pembanguna Zebra Cross Juanda Tunggu Restu Kemenhub

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu. foto: Ist

POLITIKAL.ID - Pembangunan zebra cross di depan SMPN 4 Samarinda masih tertunda akibat regulasi. Jalan Juanda yang berstatus jalan nasional membuat Pemkot Samarinda tak bisa langsung melakukan rekayasa lalu lintas tanpa persetujuan Kementerian Perhubungan.

Menurut Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, dua surat resmi sudah dilayangkan. Pertama, ke Dinas PUPR untuk pemangkasan median, dan kedua ke BPTD XVII Kaltim untuk izin zebra cross selebar 3 meter. Namun, semua keputusan tetap ada di tangan Dirjen Perhubungan Darat.

“Karena statusnya jalan nasional maka kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Pemkot tidak bisa serta-merta melakukan pengecatan marka atau pemasangan rambu lalu lintas tanpa izin resmi,” jelas Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, Kamis (11/9/2025).

Usulan Dishub telah direspons BPTD, tetapi BPTD menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. Artinya, Pemkot Samarinda masih harus menunggu persetujuan pusat sebelum bisa mengeksekusi rencana tersebut.

Sementara itu, Dishub sudah menyiapkan skema pelaksanaan jika izin turun. Zebra cross akan dicat di titik depan SMPN 4, dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Sedangkan pemangkasan median jalan yang cukup tinggi akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.

“Kalau sudah disetujui, anggaran tetap dari Dishub. Surat dari BPTD hanya menindaklanjuti permintaan kita. Realisasi penuh tetap menunggu Dirjen Perhubungan Darat,” tambah Manalu.

Kendati demikian, Dishub Samarinda belum dapat menjamin penyediaan fasilitas tambahan seperti warning light dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran daerah.

Sejak pembongkaran JPO pada 31 Juli lalu, siswa dari SMPN 4, SMPN 5, SMAN 3, dan SMAN 5 kehilangan fasilitas penyeberangan yang aman. JPO dianggap tidak layak, kerap disalahgunakan, serta tidak efektif digunakan pelajar. Situasi ini membuat kebutuhan zebra cross menjadi mendesak.

“Harapannya, persetujuan segera turun, karena menyangkut keselamatan ribuan pelajar di kawasan tersebut,” pungkas Manalu.

(Redaksi)