Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025). Yaqut Cholil dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan satu dari 11 tersangka pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker merupakan suami dari pegawai KPK. Tersangka tersebut adalah Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia untuk tahun 2024. KPK menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dari rapat Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR sangat berguna dalam penyidikan kasus tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa sidang-sidang yang dilakukan oleh Pansus Haji DPR menjadi bagian penting dalam pengumpulan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik.
SelengkapnyaMantan Ketua DPR RI Setya Novanto bebas bersyarat usai menjalani masa hukuman kasus korupsi e-KTP di Lapas Sukamiskin. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali mengungkapkan, Setnov telah bebas pada 16 Agustus 2025. Setnov bebas berkat keputusan Mahkamah Agung atau MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukannya eks Ketua DPR tersebut.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 13 Agustus 2025, melakukan penggeledahan di Gedung Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama (Kemenag), untuk mengusut dugaan kasus korupsi terkait kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu keberadaan tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR, Harun Masiku. KPK juga mengungkapkan saat ini paspor milik Harun Masiku sudah dicabut pemerintah untuk mempermudah pencarian.
SelengkapnyaKasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut kemungkinan masih akan berkembang. Hal ini sebagaimana disampaikan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi pengadaan barang-jasa di MPR. Mengusut kasus ini, KPK pemeriksaan dua mantan pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai pada Selasa (24/6) di Gedung Merah Putih KPK. Hal ini sebagaimana diungkapkan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).
Selengkapnya