Wamenkum Tegaskan Revisi KUHAP Harus Disahkan Tahun Ini

Pemerintah menegaskan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus disahkan tahun ini. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej. Ia menyebut hal ini karena berkaitan dengan pelaksanaan KUHP yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Oleh karenanya Eddy menegaskan senang atau tidak senang RUU KUHAP harus disahkan pada tahun 2025 ini.