IMG-LOGO
Home Daerah Ikuti Verifikasi Lapangan KLA Secara Hybrid, Andi Harun Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak Wujudkan Kota Layak Anak
daerah | samarinda

Ikuti Verifikasi Lapangan KLA Secara Hybrid, Andi Harun Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak Wujudkan Kota Layak Anak

oleh Hasa - 16 Juni 2025 05:33 WITA
IMG
Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025

POLITIKAL.ID  - Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mewujudkan kota yang benar-benar layak bagi tumbuh kembang anak.

Hal ini disampaikan Andi Harun dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025.

Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Rumah Jabatan Wali Kota di Jalan S Parman, Senin (16/6/2025) dan dihadiri langsung oleh Verifikator Pusat dari Kementerian PPPA, Nanang A Rachman.

“Anak-anak bukan hanya dilindungi tetapi juga harus dilibatkan dalam proses pembangunan mereka pelopor dan pelapor masa depan kita,” tegasnya.

Ia menjelaskan Verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Kementerian PPPA dan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim.

Samarinda menjadi kota terakhir yang diverifikasi dalam rangkaian evaluasi se-Kalimantan Timur VLH dilaksanakan secara hybrid, dengan melibatkan 14 lokus dari lima klaster penilaian KLA, mencakup aspek hak sipil hingga perlindungan khusus.

Andi Harun menyebutkan bahwa Samarinda kini berada di jalur yang tepat untuk meraih predikat KLA Kategori Utama, dengan nilai Evaluasi Mandiri mencapai 928,3 poin dan Verifikasi Administrasi Provinsi sebesar 846,37 poin.
“Kota Samarinda menunjukkan berbagai capaian signifikan di klaster hak sipil, persentase anak pemilik KIA meningkat menjadi 61,42%,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa forum Anak juga aktif mengisi ruang partisipasi dalam kebijakan publik di klaster pengasuhan, pembangunan ruang terbuka hijau seperti “Teras Samarinda” didesain ramah anak.
Pada aspek kesehatan, cakupan persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 92,47%, dan puskesmas dengan akreditasi paripurna mencapai 96%. Untuk pendidikan hampir seluruh sekolah di jenjang dasar hingga menengah telah mengimplementasikan konsep Sekolah Ramah Anak.

Klaster terakhir, yakni perlindungan khusus, juga menjadi perhatian utama. UPTD PPA telah menangani 160 kasus anak korban kekerasan dan upaya pemulihan sosial terus digencarkan termasuk bagi anak penyintas NAPZA dan disabilitas.

“Kami tidak hanya membangun kota yang nyaman tapi kota yang peduli dan berpihak pada anak,”pungkasnya.

(*)

Berita terkait