POLITIKAL.ID - Program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah pusat kini mulai diarahkan untuk menjangkau level terbawah pemerintahan, yakni kelurahan dan desa. Menyambut kebijakan ini, DPRD Kota Samarinda mengingatkan pentingnya kesiapan teknis dan kelembagaan agar program tidak sekadar simbolis.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyatakan dukungan atas instruksi Presiden yang mendorong pembentukan koperasi di tiap kelurahan. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi peluang strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Instruksi ini tentu sangat baik, karena koperasi adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Namun, untuk benar-benar berdampak, dibutuhkan kesiapan dari hulu ke hilir, baik dari segi SDM, kelembagaan, maupun pendanaan,” ujar Iswandi, Kamis (19/7/2025).
Di Samarinda, program ini disebut akan menyasar 59 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan. Pemerintah kota berencana mendorong koperasi di tingkat kelurahan agar mampu menjalankan unit usaha yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan klinik, farmasi, atau toko sembako.
Namun demikian, Iswandi mengingatkan bahwa rencana besar ini perlu diiringi perencanaan keuangan dan sistem pengelolaan yang profesional. Ia menyebut banyak koperasi yang secara administratif terdaftar namun tidak lagi beroperasi.
“Data menunjukkan ribuan koperasi terdaftar di Samarinda, tapi hanya sekitar 300 yang benar-benar aktif. Ini menjadi catatan penting agar Koperasi Merah Putih tidak bernasib sama,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya pengawasan ketat dari instansi teknis seperti Dinas Koperasi dan UMKM untuk memastikan koperasi yang dibentuk memiliki kelayakan usaha dan pendampingan berkelanjutan.
Lebih dari itu, Iswandi menegaskan bahwa semangat pembentukan koperasi seharusnya bukan sekadar memenuhi target administratif, melainkan membentuk ekosistem ekonomi lokal yang kuat dan berdaya saing.
“Jangan sampai program ini hanya seremonial. Harus ada strategi menyeluruh agar koperasi benar-benar bisa menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan,” imbuhnya.
Iswandi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah kota, DPRD, pelaku usaha, dan warga agar proses pembentukan hingga operasional koperasi bisa berjalan secara sinergis dan transparan.
“Kalau ini dikelola dengan serius dan kolaboratif, saya yakin Koperasi Merah Putih bisa menjadi solusi pemberdayaan ekonomi lokal yang nyata. Tinggal bagaimana kita memastikan pendampingan dan komitmennya berjalan berkelanjutan,” pungkasnya.
(ADV)
