POLITIKAL.ID - Meningkatnya beban kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospemmas) Kota Samarinda tak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai.
Hal ini menjadi sorotan serius Komisi IV DPRD Kota Samarinda dalam rapat evaluasi kinerja yang digelar pada Sabtu (12/7/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan sosial yang dihadapi kota ini semakin kompleks. Namun, dukungan anggaran yang terbatas justru menghambat upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan.
“Persoalan sosial itu luas, bukan sekadar soal anak jalanan atau pengemis. Ada kelompok lanjut usia, disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, dan orang dengan gangguan jiwa yang semuanya memerlukan perhatian. Tapi anggaran kita masih sangat terbatas,” kata Novan saat ditemui usai rapat.
Menurutnya, rendahnya alokasi dana untuk Dinsospemmas menjadi akar dari lambatnya respon terhadap berbagai dinamika sosial yang muncul di tengah masyarakat. Ia menambahkan bahwa selama ini, penanganan terhadap kelompok marginal sering kali hanya bergantung pada inisiatif yayasan swasta atau lembaga sosial non-pemerintah.
“Fasilitas dasar saja belum memadai. Pemerintah harus hadir melalui penyediaan anggaran yang mencukupi. Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap warga yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Samarinda mendorong agar kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan adalah kewajiban konstitusional, bukan sekadar program tambahan.
(ADV)
 gratis.jpeg)