POLITIKAL.ID - Isu kesejahteraan tenaga kesehatan kembali mencuat ke permukaan, khususnya bagi para tenaga non-ASN yang bertugas di RSUD Abdul Moeis, Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahroni Pasie, menegaskan bahwa hak-hak tenaga medis, terutama gaji dan jasa pelayanan, harus menjadi prioritas utama, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu (12/7/2025), Novan menyatakan keprihatinannya terhadap laporan keterlambatan pembayaran gaji yang bersumber dari sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kami mengingatkan agar tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji, khususnya untuk tenaga non-ASN. Dari sekitar 300 perawat, hanya sekitar 125 yang berstatus ASN. Sisanya adalah PPPK dan non-ASN yang penggajiannya bersumber dari dana BLUD,” ujar Novan.
Ia menilai, keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak secara ekonomi bagi tenaga medis, namun juga menurunkan motivasi kerja mereka. Hal ini, menurutnya, secara langsung dapat menurunkan kualitas layanan rumah sakit kepada pasien.
Novan mendesak agar manajemen RSUD IA Moeis lebih profesional dan tanggap dalam pengelolaan keuangan BLUD, mengingat sistem ini memberikan ruang fleksibilitas namun membutuhkan manajemen yang efisien.
“Kalau manajemen tidak disiplin mengelola anggaran, maka yang jadi korban adalah tenaga kesehatan kita. Mereka tidak bisa menunggu gaji yang terlambat karena kebutuhan hidup berjalan setiap hari,” tegas Novan.
Ia juga meminta agar Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan turut mengawasi agar sistem pengelolaan BLUD tidak menyebabkan kerugian moral maupun finansial bagi nakes non-ASN.
(ADV)
 gratis.jpeg)