POLITIKAL.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akan membangun lima sekolah rakyat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU) dan Berau. Dari kelima sekolah itu, sekolah rakyat di kota Samarinda dinyatakan siap dibangun tahun 2025 ini.
Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan, Kota Samarinda menjadi daerah pertama di Provinsi Kaltim yang dinyatakan siap untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan program pemerintah pusat, yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat miskin.
“Pemerintah pusat telah menilai dan kota Samarinda dinyatakan siap untuk dilaksanakan tahun ini, baik pembangunan fisik maupun rintisannya,” kata Andi Muhammad Ishak.
Andi menjelaskan, empat sekolah rakyat yang akan dibangun di tiga daerah lainnya yaitu Penajam Paser Utara (PPU), Berau, dan Kutai Kartanegara (Kukar), masih terkendala pada kesiapan lahan.
“Untuk pembangunan sekolah rakyat baik milik (dikelola) kabupaten/kota maupun provinsi Kaltim, masih terkait kesiapan lahan yang dinilai masih butuh pematangan lahan,” ucapnya.
Rencananya Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Pemkot Samarinda akan melakukan tanda tangan kontrak pada Juli 2025 mendatang.
Selain itu, tim dari Kemensos juga telah meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kukar, Barau dan PPU itu. Oleh karena itu, keempat daerah tersebut masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan alokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini.
“Memang sampai saat ini hasil survei dari tim pusat, belum kita terima. Tapi masih punya peluang untuk bisa dapat tahun ini sepanjang lahannya siap,” jelas Andi Muhammad Ishak.
Adapun lahan yang diusulkan Pemprov Kaltim untuk dibangun sekolah rakyat nantinya yakni lahan di daerah Bukit Biru Tenggarong Kutai Kartanegara, dan SMAN 16 Samarinda di Jalan Perjuangan Samarinda.
“Kita masih menunggu survei. Kalau dinilai bisa dilakukan pematangan lahan dalam dua bulan ini, maka Provinsi bisa ditetapkan dibangun tahun ini juga. Tapi kalau sampai September dinyatakan tidak memungkinlan, maka baru bisa dibangun tahun depan,” sebut Andi.
Masih disampaikan Andi, sekolah rakyat yang dikelola oleh Pemprov sendiri nantinya terbuka semua jenjang mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA.
“Provinsi diminta membuka semua jenjang SD sampai SMA,” demikian Andi Muhammad Ishak.
(Redaksi)
