IMG-LOGO
Home Daerah Negara Biayai Penuh Siswa Sekolah Rakyat di Samarinda: Rp48 Juta per Anak
daerah | umum

Negara Biayai Penuh Siswa Sekolah Rakyat di Samarinda: Rp48 Juta per Anak

oleh VNS - 29 Juni 2025 11:28 WITA
IMG
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin (Istimewa)

 POLITIKAL.ID - Negara benar-benar hadir di tengah masyarakat miskin, tak hanya lewat slogan tapi melalui aksi nyata. Di Samarinda, ratusan anak dari keluarga tidak mampu kini mendapat kesempatan mengenyam pendidikan secara gratis dan menyeluruh lewat Program Sekolah Rakyat.

Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya kebutuhan para siswa, bahkan hingga tempat tinggal dan laptop, dengan alokasi dana sebesar Rp48,25 juta per siswa.

Program pendidikan ini merupakan inisiatif langsung dari pemerintah pusat melalui sinergi lintas kementerian. Pemkot Samarinda sendiri menjadi satu dari 37 daerah se-Indonesia yang ditunjuk sebagai pelaksana awal program Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari kalangan rentan ekonomi.

“Kami hanya memfasilitasi karena kendali penuh program ini berada di tangan kementerian pusat. Tapi kami siap untuk menyukseskannya,” tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, kepada wartawan.

Menurut Asli Nuryadin, jumlah penerima manfaat di Kota Samarinda tahun ini meningkat signifikan.

Sebelumnya hanya 100 siswa yang ditempatkan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, kini program ini diperluas dengan penambahan 100 siswa baru yang akan ditempatkan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Sungai Kunjang.

“Total sekarang ada 200 anak yang menerima manfaat program ini di Samarinda. Semua kebutuhan mereka ditanggung penuh. Mulai dari biaya makan, pendidikan, tempat tinggal, hingga perangkat belajar seperti laptop,” ujar Asli Nuryadin.

Data calon siswa penerima manfaat saat ini sedang diperbarui dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kota Samarinda, guna memastikan bahwa bantuan diberikan tepat sasaran.

Program Sekolah Rakyat juga mencerminkan kolaborasi strategis antara beberapa kementerian. Kementerian Sosial bertugas menangani pemetaan dan pengelolaan peserta didik, Kementerian PUPR bertanggung jawab membangun fasilitas pendidikan dan asrama, sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertanggung jawab menyiapkan tenaga pengajar.

“Ini bentuk nyata hadirnya negara di tengah masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang selama ini tertinggal secara ekonomi dan pendidikan. Harapannya, mereka bisa punya masa depan yang lebih baik,” ungkap Asli Nuryadin.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemandirian dan pembinaan karakter.

Diharapkan, para siswa yang tergabung dalam program ini akan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Dengan sistem dukungan penuh seperti ini, Pemkot Samarinda menunjukkan bahwa kemiskinan bukan lagi penghalang utama untuk meraih pendidikan. Melalui kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, harapan baru kini terbuka bagi generasi yang sebelumnya nyaris kehilangan kesempatan belajar.

(Redaksi)