POLITIKAL.ID - Ketegasan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bahwa penanganan banjir tidak boleh menunggu ketersediaan anggaran, menjadi pemicu utama percepatan aksi lapangan di sejumlah titik rawan banjir.
Hanya berselang tiga hari setelah memimpin rapat teknis bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) pada Rabu (25/6), Pemkot Samarinda langsung menggelar pengerjaan di lokasi-lokasi genangan, Minggu (29/6).
Tiga titik utama yang ditangani serentak hari itu yakni Jalan Padat Karya Bengkuring belakang SMK Medika, Pal Besi Loa Bakung, dan Jalan Gunung Merbabu depan RS Dirgahayu. Ketiga kawasan ini merupakan bagian dari 11 titik rawan banjir yang telah dipetakan sebagai prioritas penanganan jangka pendek oleh Wali Kota.
“Pak Wali sangat tegas. Beliau mengatakan tidak ada alasan menunggu anggaran. Selama masih bisa dilakukan dengan tenaga yang ada, dengan alat yang tersedia, maka segera dilaksanakan,” ungkap Hambali, anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) saat memantau langsung pengerjaan di Bengkuring.
Pengerjaan tersebut melibatkan koordinasi aktif antara TWAP dan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Samarinda. Total 30 personel SDA dikerahkan ke lapangan, dengan fokus utama pada pembukaan saluran air yang tertutup oleh sedimentasi dan material limbah pembangunan.
Selain itu, dua unit alat berat jenis eksavator diturunkan di dua titik rawan banjir, yaitu Pal Besi dan Bengkuring, guna mempercepat proses pengerukan saluran. Diperkuat pula oleh 10 tenaga kerja manual yang membantu membersihkan jalur drainase secara langsung.
“Sebelas titik banjir ini telah dipetakan berdasarkan kejadian dua bulan terakhir, dan memang memerlukan penanganan langsung. Kalau menunggu proyek besar, bisa telat. Kami gerak dengan pendekatan swakelola dan efisiensi lintas dinas,” lanjut Hambali.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi multi-aspek penanganan banjir yang ditekankan Wali Kota mulai dari pembenahan drainase, normalisasi anak sungai, hingga intervensi pada lingkungan sekitar yang terdampak pematangan lahan tanpa izin.
Sebelumnya, Wali Kota Andi Harun menyatakan bahwa upaya Pemkot tidak boleh bersifat reaktif semata. Penanganan banjir di Samarinda harus berjalan dengan skema terpadu dan berkelanjutan.
“Langkah cepat ini bukan solusi akhir, tapi fondasi untuk solusi permanen yang sedang kami rancang hingga 2026. Ini bagian dari reformasi sistem drainase kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan tekanan pembangunan,” ujar Andi Harun dalam keterangannya.
(Redaksi)
