.jpg)
POLITIKAL.ID - Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terancam kehilangan makna di wilayah Samarinda Seberang. Pasalnya, keterbatasan infrastruktur pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), membuat banyak siswa di kawasan ini harus menempuh pendidikan di luar zona domisili mereka.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan pemerataan sekolah yang sudah berlangsung lama namun belum mendapat penanganan serius. Saat ini, hanya ada satu SMP negeri di wilayah Samarinda Seberang, yakni SMP Negeri 3, yang kapasitasnya tidak lagi memadai menampung lulusan SD di kawasan tersebut.
“Fasilitas pendidikan di Samarinda Seberang sangat terbatas. Hanya satu SMP negeri, padahal jumlah anak usia sekolah terus bertambah. Ini persoalan serius,” ujar Novan.
Kondisi ini memaksa sebagian orang tua menyekolahkan anak-anak mereka ke kecamatan lain seperti Palaran dan Loa Janan Ilir, yang berarti tambahan biaya transportasi serta beban psikologis bagi siswa.
Lebih dari itu, situasi ini bertentangan langsung dengan prinsip dasar zonasi yaitu memprioritaskan akses pendidikan berdasarkan jarak terdekat.
Novan Syahronny Pasie menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda. Salah satu langkah konkret adalah melakukan kajian awal untuk mencari lokasi pembangunan unit sekolah baru (USB) di Samarinda Seberang.
“Sudah ditemukan lahan yang layak untuk dibangun sekolah. Kami akan dorong agar anggarannya bisa masuk tahun depan,” tegasnya.
Novan menegaskan, pembangunan sekolah bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan dalam akses pendidikan bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pinggiran kota.
“Jangan sampai ada anak-anak yang kesulitan sekolah hanya karena tidak ada gedungnya. Pemerataan sekolah harus jadi prioritas,” pungkasnya.
(Adv)
