POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini, lewat kehadiran Wali Kota Andi Harun sebagai pembicara dalam forum internasional yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara daring, bertajuk “Tata Kelola dan Pembiayaan Multilevel: Bagaimana VLR dan VSR Membingkai Ulang Desentralisasi dan Implementasi Kolektif SDGs.”
Forum tersebut mempertemukan para pemimpin kota, peneliti, dan pakar pembangunan dari berbagai negara untuk berdiskusi tentang peran penting pemerintah daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Samarinda menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tampil secara aktif dalam sesi diskusi yang terbagi dalam dua bagian.
Pada sesi pertama, yang dimoderatori oleh Fernando Ortiz Moya dari IGES, Andi Harun hadir sebagai narasumber bersama Oliver Peters dari Jerman dan Mara Cossu dari Italia. Di sesi kedua, pembahasan difokuskan pada pembiayaan pembangunan di tingkat subnasional dengan pembicara dari OECD dan Ghana.
Dalam pernyataannya, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa Voluntary Local Review (VLR) dan Voluntary Subnational Review (VSR) bukan sekadar dokumen administratif, tetapi alat strategis yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan lokal dan mendukung implementasi Agenda 2030.
“Pada malam ini, saya merasa terhormat bisa mewakili Kota Samarinda dalam forum internasional yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UCLG-IGES. Forum ini menjadi ruang penting untuk menunjukkan bagaimana pembangunan berbasis indikator SDGs bisa dimulai dari tingkat lokal hingga berkontribusi ke level global,” ungkapnya kepada media.
Andi Harun menyampaikan bahwa Kota Samarinda telah mengadopsi VLR dan VSR sebagai instrumen dalam merumuskan kebijakan, menyusun sistem data yang terintegrasi, dan memastikan pembangunan dilakukan secara inklusif. Ia menyoroti lima fokus utama SDGs yang menjadi perhatian kota:
Tanpa Kemiskinan (SDGs 1) – dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Kesehatan dan Kesejahteraan (SDGs 3) – melalui peningkatan layanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih.
Kota dan Komunitas Berkelanjutan (SDGs 11) – dengan pengembangan kota yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan.
Aksi Iklim (SDGs 13) – lewat pengendalian banjir, pengurangan polusi, dan pengembangan energi terbarukan.
Kemitraan untuk Tujuan (SDGs 17) – memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional.
“Kami fokus pada lima tujuan utama SDGs. Kelima prioritas ini telah kami implementasikan melalui 10 program unggulan daerah. Ini bentuk keseriusan kami dalam membangun dengan pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Beberapa program unggulan yang dimaksud antara lain adalah 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis RT (Rp100 juta per RT); 2. Pengendalian Banjir dan Sistem Drainase Modern; 3. Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan; 4. Nomor Jaminan Sosial (Satu Kartu untuk Semua Layanan); 5. Program Smart City Plus; 6. Dokter Panggilan untuk Darurat, Lansia, dan Balita;7. Bantuan Pendidikan untuk 12 Tahun Wajib Belajar; 8. Pengembangan Usaha Milik RT (BUM-RT; 9. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain per Kelurahan; serta 10. Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru.
Dalam forum yang disiarkan secara internasional tersebut, Andi Harun juga mengungkapkan bahwa Samarinda menjadi salah satu dari sedikit kota di dunia yang telah menyusun dan melaporkan VLR secara mandiri.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa Samarinda adalah salah satu dari sedikit kota di dunia yang telah menyusun dan melaporkan VLR secara mandiri,” tambahnya.
Tak hanya berhenti di situ, Andi Harun memaparkan arah pengembangan kota ke depan yang menitikberatkan pada digitalisasi layanan dan penguatan transformasi birokrasi di tingkat akar rumput.
“Pemkot Samaarinda tengah menjalankan program transformasi birokrasi digital, mulai dari kelurahan dan kecamatan. Kami ingin menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan memastikan pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan responsif,” ujarnya.
Andi Harun juga mengungkapkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang terintegrasi secara digital menjadi dorongan kuat untuk mengubah pola kerja pemerintahan menjadi lebih terbuka dan efisien.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara digital. Ini adalah tuntutan zaman dan kami menjawabnya dengan semangat perubahan,” tutupnya.
Melalui forum ini, Kota Samarinda tidak hanya memperluas jejaring internasional, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai contoh praktik baik pembangunan berkelanjutan dari daerah untuk dunia.
(Tim Redaksi)
