POLITIKAL.ID - Kota Samarinda kembali mencuri perhatian dunia internasional. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, didapuk menjadi pembicara dalam forum bergengsi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara daring, bertajuk “Multilevel Governance and Finance: How VLRs and VSRs Are Reframing Decentralization and Collective SDGs Implementation.”
Forum ini mempertemukan para pemimpin kota, peneliti, serta pakar pembangunan dari berbagai negara guna membahas peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030. Samarinda menjadi satu-satunya kota dari Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam dua sesi diskusi utama pada forum tersebut.
Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Fernando Ortiz Moya dari IGES, Wali Kota Andi Harun berbicara bersama Oliver Peters (Jerman) dan Mara Cossu (Italia). Sesi kedua membahas strategi pembiayaan pembangunan di tingkat subnasional dan diikuti oleh pembicara dari OECD dan Ghana.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa penyusunan Voluntary Local Review (VLR) dan Voluntary Subnational Review (VSR) merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian integral dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan Agenda 2030 secara konkret di tingkat lokal.
“Pada malam ini, saya merasa terhormat mewakili Kota Samarinda dalam forum internasional yang diinisiasi oleh PBB dan UCLG-IGES. Forum ini menjadi ruang penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan berbasis SDGs dapat dimulai dari tingkat kota, dan memberi kontribusi nyata pada tujuan global,” ujar Andi Harun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Samarinda telah tergabung dalam organisasi kota global yang secara aktif menyusun VLR. Hal ini menjadikan kota Samarinda sebagai salah satu pelopor implementasi SDGs di Indonesia maupun di tingkat internasional.
“Topik malam ini menyoroti pentingnya Multilevel Governance (MLG), bagaimana implementasi kebijakan di tingkat lokal dan provinsi dapat selaras dengan prinsip-prinsip SDGs. Di Samarinda, ini kami wujudkan melalui program pengentasan kemiskinan ProBebaya, kolaborasi dengan BUMN, hingga kemitraan dengan masyarakat sipil dan pelaku UMKM,” jelasnya.
Wali Kota juga memaparkan lima SDGs utama yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Samarinda:
SDG 1 – Tanpa Kemiskinan: Diterapkan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketimpangan sosial.
SDG 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Diperkuat lewat peningkatan infrastruktur kesehatan, sanitasi, dan air bersih.
SDG 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Dirancang melalui pembangunan kota yang inklusif dan ramah lingkungan.
SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim: Melalui mitigasi bencana banjir, pengurangan emisi, dan pemanfaatan energi terbarukan.
SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan menjalin hubungan dengan mitra internasional.
Salah satu bentuk konkret implementasi SDGs 13 adalah penyusunan roadmap penanggulangan bencana yang menyeluruh dari tingkat kota hingga kelurahan. Andi Harun menyebutkan bahwa Samarinda terus meningkatkan alokasi anggaran untuk program tanggap bencana, khususnya banjir, sebagai bukti komitmen terhadap aksi iklim.
“PBB ingin memastikan bahwa pemerintah daerah sungguh-sungguh dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Samarinda menjawab tantangan itu,” katanya.
Di sektor infrastruktur, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, seperti melalui program normalisasi sungai, pembangunan jalan dan jembatan, serta kolaborasi dalam program bedah rumah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Samarinda telah mengembangkan SMP 16 sebagai Sekolah Prestasi yang menjadi percontohan pendidikan berkualitas dan berstandar global.
“Kami mulai dari SMP 16. Ke depan, sekolah-sekolah lain juga akan diarahkan untuk mengadopsi standar serupa, tentu dengan memperhatikan kesiapan tenaga pendidik, kebijakan fiskal, dan pengelolaan SDM yang tepat,” ungkapnya.
Pada sektor kesehatan, Wali Kota turut menyoroti inovasi layanan Dokter On Call sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengakses fasilitas medis.
“Warga dari kalangan bawah harus dijemput. Layanan ini adalah bentuk intervensi langsung kami terhadap ketimpangan akses kesehatan. Meskipun belum sempurna, kami berkomitmen untuk terus menyempurnakannya melalui integrasi layanan puskesmas dan klinik,” jelasnya.
Tak hanya itu, Wali Kota juga mengungkapkan keberhasilan kerja sama internasional dengan pemerintah Australia dalam mendukung transformasi RSUD IA Moeis menjadi rumah sakit berstandar global. Hal ini disebut sebagai hasil konsistensi dan kerja panjang tim Pemkot Samarinda.
Menutup paparannya, Andi Harun menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik dan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan secara menyeluruh dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Kami tengah mendorong transformasi birokrasi digital agar lebih efisien, menghapus regulasi yang tumpang tindih, dan memastikan layanan publik berjalan cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara digital agar dapat menjawab dinamika zaman dan menjangkau masyarakat dengan lebih efektif.
“Ini adalah era keterbukaan dan percepatan. Pemerintah yang baik harus bisa menjawab tantangan itu dengan semangat transformasi,” pungkasnya.
Melalui keterlibatan aktif dalam forum PBB tersebut, Kota Samarinda tak hanya memperluas jaringan global, namun juga menegaskan eksistensinya sebagai kota yang mampu menjadi model pembangunan berkelanjutan, adaptif, dan progresif di tingkat nasional maupun internasional.
(Redaksi)
.jpeg)
