POLITIKAL.ID - Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, potensi tersebut dinilai belum tergarap maksimal akibat belum adanya pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufri, dalam keterangannya saat dihubungi melalui sambungan telepon baru-baru ini. Menurutnya, Kaltim memiliki garis pantai yang panjang serta kekayaan laut yang melimpah, namun belum menjadi penggerak utama roda ekonomi daerah.
“Daerah pesisir dengan kawasan garis pantai, laut, dan pantai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Ini bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir,” ujar Husin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kaltim.
Ia menilai bahwa pengelolaan yang tidak terintegrasi membuat daerah pesisir belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.
“Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kaltim sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya perkembangan kawasan yang lebih cepat dengan dukungan potensi masing-masing wilayah,” jelasnya.
Husin mengingatkan agar pembangunan ekonomi pesisir tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan yang eksploitatif justru akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
“Sumber daya alam pesisir dan pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya harus mendapat payung hukum agar pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir yang terarah dan terpadu,” katanya.
Husin menilai posisi strategis wilayah pesisir sebagai zona peralihan antara daratan dan lautan, mebuat karakteristik tersebut memiliki nilai tambah dari sisi logistik, perdagangan, dan akses transportasi laut.
“Dengan potensi strategis sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan berbagai sumber daya lainnya yang sangat kaya, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya,” tambahnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, segera menyusun rencana induk pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi lintas sektor.
“Dengan pengelolaan yang baik, nantinya akan terwujud suatu ekosistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Keutamaan lainnya akan membuka peluang timbulnya pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah tersebut,” pungkas Husin Djufri.
(Adv)
