POLITIKAL.ID - Persoalan banjir di Kota Samarinda terus berulang setiap musim hujan tanpa solusi nyata. Kondisi ini menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, yang menilai bahwa penanganan banjir tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Menurut Ananda, sudah saatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terlibat lebih aktif, baik dalam hal pendanaan, perencanaan, hingga pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir.
“Kalau tidak ada peta perencanaan yang jelas, maka pembangunan hanya akan jadi tambal sulam. Provinsi perlu menyalurkan bantuan anggaran secara tepat sasaran, berdasarkan prioritas wilayah terdampak,” ujarnya, Sabtu (24/5/2025).
Ananda menilai bahwa masalah banjir bukan hanya sekadar genangan air musiman, melainkan akumulasi dari buruknya tata kelola infrastruktur dasar, seperti sistem drainase yang tersumbat dan jalan lingkungan yang rusak. Karena itu, sinergi antara Pemkot dan Pemprov harus dibangun dengan serius.
“Banjir ini sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi solusi yang diambil masih belum menyentuh akar masalah. Perlu perencanaan matang dan kolaborasi antara kota dan provinsi,” tegasnya.
Ananda juga menekankan pentingnya penerapan blueprint atau peta induk pengendalian banjir yang dapat menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur.
“Harus ada rancangan besar pengendalian banjir yang bisa dipegang bersama oleh semua pihak. Jadi ketika anggaran turun, eksekusinya jelas dan tepat sasaran,” paparnya.
Ia mendorong agar alokasi anggaran dari Pemprov Kaltim memperhatikan wilayah yang paling terdampak dan proyek yang memiliki nilai manfaat langsung bagi warga.
“Jangan sampai anggaran besar digelontorkan untuk proyek yang tidak menyentuh kebutuhan paling mendesak. Drainase yang rusak, wilayah rawan banjir, harus jadi prioritas,” tuturnya.
Ia pun meminta agar Pemprov melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik kritis banjir di Samarinda, serta memastikan bahwa program penanganan disusun berdasarkan data faktual dan kebutuhan riil di lapangan.
Di akhir pernyataannya, Ananda mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak berhenti pada proyek fisik semata, tetapi juga menciptakan sistem pencegahan yang efektif.
“Fokus kita bukan hanya memperbaiki saluran air atau jalan rusak, tapi bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah banjir sejak awal. Itu yang masih belum terlihat secara konsisten,” pungkasnya.
(Adv)
